JAKARTA – Pelita Jagat News. Pemerintah terus mempercepat penyempurnaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan penyelesaian pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku menjadi prioritas utama dan ditargetkan rampung dalam pekan ini.
Kepastian tersebut disampaikan Zulhas usai memimpin rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026), yang membahas percepatan perbaikan tata kelola pelaksanaan Program MBG.
Menurut Zulhas, pemerintah sengaja memprioritaskan wilayah 3T karena daerah-daerah tersebut memiliki tingkat kerentanan gizi yang lebih tinggi, termasuk masih tingginya angka stunting, sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam implementasi program.
“Target jangka pendek kami adalah memastikan SPPG di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Wilayah-wilayah ini merupakan daerah yang paling membutuhkan karena masih menghadapi persoalan stunting dan pemenuhan gizi,” ujar Zulhas.
Ia mengungkapkan, hasil rapat koordinasi terbaru menunjukkan progres yang lebih cepat dari perkiraan. Jika sebelumnya penyelesaian ditargetkan dalam waktu satu bulan, kini pemerintah optimistis seluruh target di wilayah 3T dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu minggu.
“Rapat hari ini memutuskan bahwa penyelesaian SPPG di wilayah 3T akan selesai dalam minggu ini. Perkembangannya jauh lebih cepat dibanding estimasi awal,” katanya.
Integrasi Data Antar-Kementerian Hampir Selesai
Selain mempercepat pembangunan layanan di lapangan, pemerintah juga fokus melakukan pembenahan sistem pendataan penerima manfaat MBG. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan gizi diberikan secara tepat sasaran sekaligus menghindari persoalan data ganda yang sebelumnya ditemukan.
Zulhas menjelaskan, proses sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga kini telah mencapai tahap akhir. Integrasi tersebut melibatkan data dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, data kependudukan, hingga Badan Gizi Nasional.
Menurutnya, sebagian besar proses penyelarasan data telah selesai dan hanya menyisakan beberapa koreksi teknis sebelum diumumkan secara resmi oleh Kepala Badan Gizi Nasional.
“Dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, data kependudukan, Kementerian Pendidikan, dan BGN sudah tersambung. Tinggal beberapa koreksi kecil, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Kepala BGN,” jelasnya.
Fondasi Tata Kelola MBG Diperkuat
Percepatan penyelesaian SPPG di wilayah 3T dan integrasi data nasional menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Dengan sistem pelayanan dan basis data yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap distribusi program dapat berlangsung lebih efektif, akurat, serta menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Langkah tersebut juga menjadi respons atas berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, termasuk penyempurnaan mekanisme pendataan agar pelaksanaan program strategis nasional ini berjalan lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.
Judul dapat disesuaikan bila Anda menginginkan sudut pandang yang lebih menonjolkan aspek kebijakan, percepatan program, atau pengawasan tata kelola.
SP
