Sukabumi – Pelita Jagat News. Pemerintah Kota Sukabumi terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi sektor retribusi parkir dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Strategi ini menjadi salah satu agenda prioritas dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Langkah konkret mulai dirancang dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) yang digelar pada Kamis (24/04) di Kantor Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Forum ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Renstra) Kota Sukabumi 2025–2029, yang bertujuan mengarahkan pembangunan kota ke arah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, membuka forum dengan menekankan bahwa FPD menjadi ruang penting dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menyelaraskan tujuan pembangunan antarperangkat daerah.
“FPD ini adalah wadah untuk menyelaraskan tujuan, menyerap aspirasi, dan merancang rencana strategis yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Bobby dalam sambutannya.
Salah satu terobosan yang dibahas dalam forum tersebut adalah penerapan stiker parkir tahunan dan integrasi sistem retribusi parkir dengan Electronic Road Pricing (ERP). Inisiatif ini dinilai dapat mendongkrak pendapatan daerah sekaligus menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan terdata.
Forum yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan, perwakilan Bappeda, serta berbagai OPD terkait, juga menjadi ajang diskusi berbagai masukan strategis lainnya. Di antaranya, usulan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga, pemanfaatan lampu jalan LED demi mewujudkan “Kota Sukabumi Bercahaya”, hingga pengembangan infrastruktur berkelanjutan.
Tak hanya itu, revitalisasi pasar tradisional, penataan ulang PKL, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik juga menjadi fokus utama pembahasan. Pemerintah pun tengah memetakan sejumlah kawasan ikonik, seperti Jalan Suryakencana dan Lapang Merdeka, untuk direvitalisasi agar lebih representatif, tertib, dan menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.
Menariknya, forum ini juga membahas potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Gagasan tersebut dinilai sejalan dengan visi IMAN (Inovatif, Mandiri, Agamis, Nasionalis) yang menjadi landasan pembangunan Kota Sukabumi.
Wakil Wali Kota Bobby Maulana menegaskan pentingnya mewujudkan kemandirian fiskal sebagai bukti kekuatan internal kota dalam mensejahterakan warganya.
“Jika kita mampu menyejahterakan masyarakat dengan kekuatan sumber daya kota sendiri, itu berarti kita mandiri secara fiskal. Target kami adalah mencapai lompatan perubahan dalam dua tahun ke depan,” tegas Bobby.
Untuk mendukung visi besar tersebut, Pemkot Sukabumi juga tengah menyiapkan masterplan pembangunan komprehensif. Di dalamnya mencakup program betonisasi jalan dengan teknologi terbaru, penerapan sistem pencahayaan LED yang efisien, serta peningkatan tata kelola layanan publik berbasis data dan kajian lapangan.
Sebagai bagian dari percepatan realisasi program, telah dibentuk Tim Percepatan PAD yang akan mengawal pelaksanaan strategi di berbagai sektor, termasuk perizinan, retribusi parkir, dan layanan terpadu. Evaluasi berkala dijadwalkan dilakukan, dengan target evaluasi awal pada tahun 2026.
Pemkot Sukabumi berharap sinergi antar pemangku kepentingan—baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat—dapat mempercepat terwujudnya Kota Sukabumi yang unggul, bercahaya, dan sejahtera. (Red)
