Bandung – Pelita Jagat News. Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi resmi meluncurkan program pendidikan militer dan karakter untuk siswa SMA/SMK sederajat. Program ini menyasar pelajar yang dinilai sulit dibina dan berisiko terlibat dalam perilaku negatif, seperti pergaulan bebas atau tindakan kriminal.
Dalam keterangan resminya yang dirilis Sabtu (26/4/2025), Dedi menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk kerja sama dengan TNI dan Polri, dengan pendekatan pembinaan langsung selama enam bulan di barak militer.
Program ini tidak akan langsung diberlakukan di seluruh Jawa Barat. Pemerintah akan menerapkan secara bertahap, dimulai dari daerah yang dianggap rawan dan sudah siap secara infrastruktur.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” jelas Dedi.
Untuk mendukung program ini, TNI akan menyiapkan 30 hingga 40 barak sebagai tempat pelatihan. Yang menarik, siswa yang terpilih akan dijemput langsung oleh personel TNI dari rumah masing-masing, kemudian tinggal dan dibina di barak selama program berlangsung.
Peserta dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua. Fokus utamanya adalah siswa dengan perilaku yang sulit dibina, serta mereka yang terindikasi terlibat pergaulan bebas atau tindak kriminalitas.
Selama masa program, siswa tidak mengikuti sekolah formal, namun akan dibimbing untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial. Dedi menegaskan bahwa pembiayaan program merupakan kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain program pembinaan karakter di barak, Gubernur Dedi juga mengumumkan penerapan kurikulum wajib militer untuk seluruh SMA/SMK di Jawa Barat mulai tahun ajaran baru 2025.
“Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah,” ujar Kang Dedi dalam pernyataan pada Rabu (5/3/2025).
Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter bela negara dan mengawasi potensi kenakalan remaja seperti tawuran antar pelajar dan pelanggaran hukum lainnya.
Menurut Dedi, program wajib militer bukan hanya soal baris-berbaris atau latihan fisik, tapi juga soal pembinaan potensi siswa secara holistik.
“Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi,” katanya.
Menariknya, program ini juga akan diintegrasikan dengan sektor strategis sesuai kebutuhan daerah, seperti pertanian dan peternakan. Tujuannya adalah mencetak generasi muda yang tangguh dan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja.
Dedi menekankan bahwa program ini dirancang bukan hanya untuk membentuk kedisiplinan, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk langsung terserap ke dunia kerja setelah lulus. Ia berharap kebijakan ini bisa berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran di Jawa Barat.
“Program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang,” pungkas Dedi. (Red)
