Yogyakarta – Pelita Jagat News. Kamis, 20 Maret 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center, Yogyakarta, pada Rabu (19/3/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mengukuhkan komitmen kepala daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Rapat ini dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai provinsi, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, secara tegas menekankan bahwa integritas kepala daerah pasca-pelantikan menjadi ujian utama dalam menegakkan prinsip good governance dan akuntabilitas publik.
“Kepala daerah telah melalui tahapan yang panjang, mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga pelantikan. Namun, ujian sesungguhnya adalah menjaga integritas dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Setyo Budiyanto.
Dalam forum ini, KPK menyoroti peran strategis kepala daerah dalam memastikan anggaran daerah dikelola secara transparan serta menutup celah yang berpotensi menjadi lahan praktik korupsi. Lebih lanjut, KPK mengingatkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa merupakan titik rawan yang sering menjadi objek tindak pidana korupsi.
Setyo juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum guna menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas agar tidak terjadi tindakan represif di kemudian hari.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sidoarjo, Subandi, hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, dan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih. Subandi menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK dalam memperkuat pengawasan dan membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan.
“Kami berkomitmen untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional di Sidoarjo. Integritas harus menjadi landasan utama dalam menjalankan roda pemerintahan,” ungkap Subandi.
Rapat ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh kepala daerah untuk semakin mempererat koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, menguatkan langkah-langkah pencegahan korupsi, serta menciptakan pemerintahan yang bermartabat dan berintegritas di seluruh wilayah Indonesia. KPK menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga pada komitmen kepala daerah dalam menerapkan kebijakan yang bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
