Jakarta – Pelita Jagat News. Komitmen Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam mengusut tuntas kasus dugaan suap terhadap hakim dalam vonis lepas (ontslag) perkara korupsi minyak goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terus mendapat sorotan publik. Salah satunya datang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang mengapresiasi langkah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam memanggil tujuh saksi baru, namun juga menegaskan bahwa langkah tersebut belum cukup.
PB HMI mendesak agar Jampidsus turut memeriksa Franc Reinhard Tumanggor, mantan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia yang kini menjabat sebagai Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Franc merupakan anak dari terdakwa Master Parulian (MP) Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO).
“Ini soal suap, artinya kekuatan uang bicara. Franc Reinhard Tumanggor punya posisi penting di perusahaan dan kini jadi kepala daerah. Indikasi keterlibatannya cukup kuat,” ujar Wasekjen PB HMI M. Alwi Hasbi Silalahi, Jumat (25/10/2025).
Hasbi yang juga mantan Ketua Badko HMI Sumatera Utara, menilai pola transaksi suap yang sedang diusut Jampidsus memiliki kemiripan dengan modus operasi kepala daerah yang pernah terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan). Ia mencurigai adanya pola jaringan terstruktur, termasuk relasi kekerabatan dan budaya yang mengaitkan Franc dengan hakim yang ditangkap karena dugaan menerima suap.
“Kami menduga, jalur masuk suap ke hakim tak lepas dari jaringan Franc. Harus diusut hubungan kekeluargaan antara hakim dan keluarga MP Tumanggor,” tegas Hasbi.
Hasbi juga mengingatkan bahwa sebelum Kejagung menetapkan MP Tumanggor sebagai tersangka pada 19 April 2022, terdapat kerja sama antara Pemkab Pakpak Bharat dan PT Wilmar dalam menggelar operasi pasar murah minyak goreng sebanyak 15 ribu kilogram pada 16 Februari 2022, di tengah krisis kelangkaan minyak goreng nasional.
“Saat itu minyak goreng sangat langka, seperti cari jarum di dalam tepung,” ucap Hasbi.
Lebih lanjut, Hasbi menambahkan bahwa pada April 2022, Franc Reinhard Tumanggor masih tercatat sebagai Komisaris PT Wilmar Nabati. Namun ketika MP Tumanggor ditetapkan sebagai tersangka, nama Franc perlahan menghilang dari publik.
“Ini menguatkan alasan agar Jampidsus segera memanggil dan memeriksa Franc. Kita harapkan Kejagung mengusut tuntas, termasuk dugaan aliran hubungan antara hakim yang disuap dengan keluarga MP Tumanggor,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kejagung melalui Jampidsus juga telah memeriksa tujuh orang saksi baru dalam kasus ini. Termasuk di antaranya adalah tim hukum dari dua grup perusahaan besar, Musi Mas dan Permata Hijau.
“Jampidsus memeriksa 7 orang saksi, salah satunya MLD selaku legal tim Musi Mas Grup dan MY selaku legal tim Permata Hijau Grup,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, Rabu (23/10/2025).
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan perkara suap dalam vonis lepas kasus korupsi minyak goreng yang menyedot perhatian nasional, termasuk dalam pengungkapan potensi keterlibatan berbagai pihak lain di luar terdakwa utama. (Red)
