Bandung – Pelita Jagat News. Kinerja fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan tajam DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya persentase pendapatan daerah Jawa Barat di semester pertama tahun anggaran 2025. Menurutnya, capaian ini menjadi alarm serius bagi Gubernur Dedi Mulyadi dan seluruh jajaran pemerintahan daerah.
Data yang dipaparkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menunjukkan bahwa hingga Semester I 2025, realisasi pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 57,43 persen. Angka ini jauh mengungguli Jawa Barat yang hanya mencatatkan 44,72 persen. Bahkan, Jawa Barat juga tertinggal dari Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kami sebagai unsur legislatif tentu sangat prihatin. Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” tegas Ono dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).
Ono menilai, persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas teknis penganggaran semata. Ia menyebut bahwa rendahnya serapan anggaran memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor penting seperti pelayanan publik, penanggulangan pengangguran, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu jujur melihat fakta. Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Sebagai tanggapan terhadap situasi ini, Ono meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk segera mengubah gaya kepemimpinan yang dinilainya terlalu sentralistik. Ia menyarankan agar Gubernur membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi perangkat daerah (OPD), Wakil Gubernur, DPRD, serta stakeholder lainnya.
“Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show. Kapasitas Gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” kata Ono, yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat.
Ia juga mendorong Dedi untuk membangun sistem perencanaan dan pengawasan yang lebih kuat, serta mengaktifkan kembali peran teknokratik birokrasi. Menurut Ono, pendekatan populistik saja tidak cukup untuk menjawab tantangan pengelolaan pemerintahan di provinsi sebesar Jawa Barat.
“Bukan hanya mengandalkan pendekatan populistik semata,” tambahnya.
Ono menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukan bersifat oposisi politik, melainkan merupakan bagian dari fungsi pengawasan konstitusional DPRD. Ia menyatakan siap memberikan dukungan penuh jika Gubernur menunjukkan itikad untuk melakukan langkah-langkah korektif.
“Kami siap mendukung jika ada langkah korektif. DPRD bukan lawan, tapi mitra konstitusional Gubernur. Namun kami juga tidak bisa tinggal diam bila tren ini dibiarkan tanpa koreksi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ono menyampaikan harapan agar Gubernur segera mengambil langkah strategis dalam refocusing anggaran untuk semester kedua, meningkatkan kinerja OPD, serta memperbaiki hubungan kerja dengan legislatif.
“Rakyat Jawa Barat menaruh harapan besar. Kita semua bertanggung jawab menjawabnya dengan kerja, data, dan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” tutupnya.
Kritik ini menandai pentingnya sinergi yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif demi mendorong percepatan pembangunan serta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di Jawa Barat. (Red)
