SUKABUMI – Pelita Jagat News. Selasa, 21 April 2026. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya dalam menjaga kinerja birokrasi dan mengoptimalkan pendapatan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dinas Bulan April 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar di Aula Sekretariat Daerah, Selasa (21/4).
Rapat yang dihadiri Wakil Bupati H. Andreas, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, serta jajaran kepala perangkat daerah hingga camat se-Kabupaten Sukabumi tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi rutin, tetapi juga momentum penegasan arah kebijakan strategis daerah.
Dalam forum tersebut, Bupati bersama Wakil Bupati menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah atas kontribusi dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup menerima sertifikat akreditasi laboratorium sebagai indikator peningkatan kualitas layanan publik berbasis standar.
Namun di balik apresiasi tersebut, Bupati Asep Japar menyoroti aspek disiplin aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam implementasi kebijakan kerja dari rumah (WFH). Ia menegaskan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh dimaknai sebagai kelonggaran tanggung jawab.
“WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat, apalagi sampai di luar kota,” tegasnya, mengindikasikan adanya potensi penyimpangan yang perlu diawasi lebih ketat.
Sorotan terhadap disiplin ASN ini menjadi relevan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, di mana produktivitas dan akuntabilitas aparatur menjadi faktor krusial dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, Bupati juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ia menilai masih terdapat celah besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memperbolehkan pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama disebut sebagai peluang strategis. Pemerintah daerah diminta tidak sekadar menunggu, tetapi aktif melakukan pendekatan langsung ke masyarakat.
“Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita perlu jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan sadar membayar pajak,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Sukabumi tengah menyiapkan operasi gabungan pajak kendaraan yang dikombinasikan dengan layanan pembayaran langsung di wilayah-wilayah, sebuah pendekatan yang dinilai lebih responsif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati H. Andreas menekankan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa fragmentasi kerja antarinstansi dapat menghambat capaian program strategis.
“Kerja sama yang solid antarinstansi menjadi kunci. Kita harus saling membantu dan memperkuat satu sama lain,” katanya.
Ia juga memberi perhatian khusus pada peran camat dalam mengawal proyek strategis nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Merah Putih. Kedua program tersebut dinilai memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045.
Dalam konteks ini, sektor UMKM didorong untuk tidak sekadar menjadi pelaku ekonomi lokal, tetapi juga bagian dari rantai pasok program pemerintah, khususnya dalam penyediaan kebutuhan MBG.
Di bidang pelayanan dasar, isu stunting kembali menjadi prioritas. Pemerintah daerah menargetkan penurunan angka stunting hingga di bawah 5 persen, sejalan dengan target provinsi. Upaya ini menuntut intervensi lintas sektor, mulai dari perbaikan lingkungan hingga peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.
Rapat dinas ini sekaligus memperlihatkan bahwa tantangan birokrasi tidak hanya terletak pada implementasi program, tetapi juga pada konsistensi pengawasan, integrasi kebijakan, dan kemampuan membaca peluang di tengah keterbatasan fiskal.
Sukma
