Sukabumi – Pelita Jagat News. Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, memimpin Rapat Dinas Bulan Juni 2026 yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/6/2026). Rapat tersebut menjadi forum koordinasi penting bagi jajaran pemerintah daerah dalam membahas berbagai program strategis, capaian kinerja, hingga langkah-langkah percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Kegiatan yang dipandu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, itu dihadiri Wakil Bupati H. Andreas, para kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, serta camat dari seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.
Rapat diawali dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Institut Citra Buana Indonesia terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dan Fakultas Pertanian IPB mengenai implementasi riset dan inovasi pertanian. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi pertanian.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga menyerahkan secara simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Program tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal dan rentan terhadap risiko kerja.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja dari BKPSDM, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan program dan pelayanan publik yang telah berjalan.
Dalam arahannya, Bupati H. Asep Japar mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama dan kolaborasi seluruh perangkat daerah yang selama ini terus berupaya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Selain menyoroti capaian tersebut, Bupati juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung penuh berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Bupati meminta setiap organisasi perangkat daerah mampu menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“PAD jangan jalan di tempat. Setiap OPD harus mampu melihat dan mengembangkan potensi yang ada agar pendapatan daerah terus meningkat,” tegasnya.
Dalam bidang pelayanan publik, Bupati menekankan pentingnya percepatan layanan administrasi kependudukan. Ia meminta para camat untuk melakukan pendekatan jemput bola kepada masyarakat yang hingga saat ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).
Menurutnya, dokumen kependudukan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk kepesertaan program BPJS dan layanan pemerintah lainnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, dalam kesempatan yang sama menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang saat ini sedang berlangsung. Ia berharap seluruh proses penerimaan peserta didik baru di wilayah Kabupaten Sukabumi dapat berjalan dengan aman, tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain sektor pendidikan, Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya peningkatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya di wilayah-wilayah yang capaian penerimaannya masih tergolong rendah.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan dari sektor PBB memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, hingga Badan Pendapatan Daerah, sehingga target penerimaan daerah dapat tercapai secara maksimal.
“Optimalisasi pendapatan PBB membutuhkan kolaborasi menyeluruh mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga Badan Pendapatan Daerah,” pungkasnya.
(MP)
