Headlines

Data SP4N-LAPOR Oktober 2026, DKP3 Kota Sukabumi Jadi Perangkat Daerah dengan Aduan Terbanyak

oci

Sukabumi – Pelita Jagat News, 19 November 2026. Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menerima sebanyak 16 laporan pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui saluran Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) sepanjang Oktober 2026. Dari seluruh laporan yang masuk, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) tercatat sebagai perangkat daerah yang paling banyak menerima aduan masyarakat.

Berdasarkan data pengaduan tersebut, DKP3 Kota Sukabumi menempati posisi teratas dengan jumlah 8 laporan. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan menjadi salah satu perhatian masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun aspirasi melalui kanal pengaduan resmi pemerintah.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi, Ross Pristianasari, mengungkapkan bahwa dari total 16 laporan yang diterima selama Oktober 2026, sebanyak 8 laporan ditujukan kepada DKP3.

“DKP3 menjadi perangkat daerah yang paling banyak menerima aduan pada bulan Oktober 2026 ini,” ujar Ross saat dikonfirmasi pada Selasa (10/11/2026).

Sementara itu, sebanyak 4 laporan lainnya setelah melalui proses verifikasi diketahui berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi. Adapun laporan yang tersisa disampaikan kepada sejumlah perangkat daerah lainnya, di antaranya Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang masing-masing menerima 1 aduan.

Beragam persoalan menjadi perhatian warga dalam laporan yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR. Isu yang diadukan mencakup pelayanan fasilitas umum, ketertiban umum, hingga persoalan peternakan dan penyaluran bantuan sosial.

Berbagai laporan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat memanfaatkan kanal pengaduan pemerintah untuk menyampaikan persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan serta pelayanan publik di lingkungan Kota Sukabumi.

Menanggapi hal tersebut, Ross menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi memandang setiap laporan masyarakat sebagai bagian penting dari proses evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pengaduan tidak seharusnya dianggap sebagai beban bagi pemerintah, melainkan menjadi masukan untuk mengetahui berbagai persoalan yang masih perlu diperbaiki.

Ia menilai partisipasi masyarakat melalui penyampaian keluhan, kritik, maupun aspirasi merupakan bentuk keterlibatan warga dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah.

“Aduan warga adalah bentuk partisipasi yang patut diapresiasi. Ini menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan,” tutur Ross yang akrab disapa Ochi.

Lebih lanjut, Ochi menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan laporan masyarakat terus didorong untuk bergerak cepat dalam memberikan respons dan menindaklanjuti setiap pengaduan sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing.

Penanganan laporan secara responsif dinilai penting agar setiap keluhan masyarakat memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang sesuai. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas serta memperkuat keterbukaan informasi publik.

Melalui mekanisme pengaduan yang tersedia, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain, pemerintah dapat menggunakan laporan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas layanan di masing-masing perangkat daerah.

Untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, Diskominfo Kota Sukabumi juga terus mengintensifkan sosialisasi mengenai pemanfaatan SP4N-LAPOR.

Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan, saran, kritik, maupun aspirasi dapat menggunakan beberapa saluran yang telah disediakan. Pelaporan dapat dilakukan melalui layanan pesan singkat atau SMS ke nomor 1708, mengakses laman resmi lapor.go.id, maupun menggunakan aplikasi SP4N-LAPOR yang tersedia untuk perangkat Android dan iOS.

Dengan tersedianya berbagai kanal tersebut, masyarakat diharapkan semakin mudah menyampaikan aspirasi tanpa harus terbatas pada satu jalur komunikasi. Pemanfaatan layanan ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih terbuka, responsif, dan bertanggung jawab.

Ochi berharap masyarakat Kota Sukabumi terus memanfaatkan SP4N-LAPOR secara aktif. Menurutnya, kanal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan yang konstruktif bagi kemajuan pelayanan pemerintah daerah.

“Kami berharap masyarakat terus memanfaatkan SP4N-LAPOR, tidak hanya untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga memberikan saran dan masukan yang membangun demi peningkatan pelayanan publik,” pungkas Ochi. (MP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *