Jember – Pelita Jagat News. Selasa, 27 Oktober 2026. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozim mendorong Inovasi Pelayanan publik yang ada di Kabupaten Jember, dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Menurutnya, upaya pemerintah daerah dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat perlu terus dikembangkan, terutama melalui sistem jemput bola.
Hal itu, di sampaikan Khozim saat kunjungan kerja bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini di jember, pada Senin (26/10/2026).
“Berharap nanti jember bisa menjadi Percontohan ke tingkat nasional dan bisa juga men-trigger daerah lain agar terus melakukan inovasi, akselerasi, agar masyarakat selalu mendapatkan kecepatan Pelayanan,” ujarnya.
Khozim mengatakan, berdasarkan laporan pemerintah daerah serta hasil peninjauan dan interaksi langsung dengan masyarakat maupun petugas, Pelayanan publik di jember telah berjalan dengan baik. Ia menyoroti sejumlah inovasi yang mengubah pola Pelayanan dari pasif menjadi aktif mendatangi masyarakat. Misalnya, layanan jemput bola yang tidak hanya diterapkan pada sektor kesehatan, tetapi juga Administrasi kependudukan.
“Bahkan ada beberapa item Pelayanan. Termasuk juga fasilitas masyarakat yang membutuhkan untuk RTLH atau fasilitas renovasi rumah, itu nanti akan di lakukan pendataan,” ujarnya.
Khozim menegaskan, Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menilai, ditengah transformasi digital, masyarakat seharusnya semakin mudah mengakses layanan pemerintah, termasuk dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik.
Ia juga menyinggung pembahasan revisi Undangan-Undang Administrasi kependudukan yang diarahkan untuk mengubah pendekatan Pelayanan dari pasif menjadi aktif. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah lebih proaktif mendatangi warga yang belum tercatat dalam Administrasi kependudukan.
Ia menambahkan, kunjungan langsung ke daerah juga penting untuk memastikan evaluasi Pelayanan publik tidak hanya berdasarkan laporan tertulis dari pemerintah, tetapi turut mempertimbangkan pengalaman dan masukan masyarakat.
“Kegiatan seperti ini juga akan kita lakukan di daerah yang lain, untuk memastikan produk layanan tidak hanya laporan yang kami terima dari Bupati atau Menteri, tapi juga masyarakat bisa memberikan Feedback yang aktual,” ungkapnya.
(Dang)
