Headlines

PERS INVESTIGASI SEBAGAI SAHABAT ATAUKAH MUSUH MASYARAKAT?

WhatsApp Image 2026 11 19 at 9.48.01 PM

Pelita Jagat News.

Ditulis oleh: Hartanto Boechori – Wartawan Utama
Ketua Umum PJI / Persatuan Jurnalis Indonesia

Surabaya – Artikel tajuk ini saya tulis pertama sekitar tahun 2004. Saat itu saya masih Ketua Departemen di PJI. Tahun 2011 saya perkaya dengan data tambahan. Saat itu saya salah satu Ketua DPP PJI.

Pernah saya unggah di Koran Mingguan Lintas Patroli, Blog Lintas Patroli, Koran Mingguan Suara Kontras, Koran Soerabaya Newsweek, dan lain-lain. Namun, saat ini masih relatif relevan.

PERANAN PERS NASIONAL

Pers bagi masyarakat/publik secara umum tentunya diterima “oke-oke” saja, bahkan dinantikan kedatangannya: “Hey Pers, berita baru apa yang kau tampilkan hari ini, saat ini? Apa yang akan kau tampilkan nanti, besok? Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sana? Apa alasannya? Kok ada pernyataan demikian dari pejabat negara, jadi ada apa sebenarnya di balik semua kejadian itu? Bagaimana kelanjutan kasus si Anu?” Dan sebagainya, dan sebagainya. Begitulah kira-kira yang ada di benak publik.

Namun, bagi sebagian ‘kalangan tertentu’, pers dipandang sebagai “momok”, bahkan “musuh” yang membahayakan bagi diri atau kelompoknya, karena seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, salah satu fungsi atau peranan pers adalah sebagai kontrol sosial.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pers disebutkan, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, di Pasal 6 disebutkan:

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan;
c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Masyarakat pada umumnya hanya tahu terlalu sedikit, bahkan banyak yang tidak mengetahui apa-apa yang terjadi di luar jangkauan komunikasi mereka. Di sinilah pers berperan sebagai mata-telinga publik. Pers sangat berguna bagi masyarakat, pasti.

Informasi telah menjadi bagian penting bagi sarana kehidupan berbangsa dan bernegara, jadi pers atau media massa berperan sangat penting. Pers mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang besar untuk memengaruhi opini masyarakat.

APAKAH NEGARA BUTUH PERS?

Program-program pemerintah dapat sampai secara cepat ke masyarakat juga karena adanya sarana pers. Di keadaan ini, pers juga berfungsi sebagai “corong” pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negara juga membutuhkan pers.

Pernahkah terlintas di benak kita apabila di negara kita ini tidak ada insan pers yang melakukan investigasi untuk menguak fakta “kebenaran, kekurangan maupun keburukan” pihak-pihak tertentu? Bila pers hanya melakukan tugas-tugas jurnalistik “seadanya” saja, tentunya tak ada media pers yang menulis atau memberitakan fakta-fakta hasil investigasi yang berperan sebagai kontrol sosial.

Tak pelak, negara ini akan kacau balau. Korupsi, kolusi antara petugas negara dengan pengusaha ilegal, nepotisme, mafia peradilan, dan berbagai perilaku negatif (bahkan yang ilegal) lainnya tentunya akan merajalela di Republik ini.

RESIKO TINGGI, HAK ALA KADARNYA

Harus disadari pula bahwa tidak mudah untuk menjadi pers investigasi, utamanya yang melaksanakan tugas menguak fakta yang bersifat kontrol sosial, yang rentan “berbenturan” dengan kepentingan-kepentingan ataupun “borok” pihak-pihak tertentu.

Kalaupun secara intelektual rekan pers yang melaksanakan investigasi berita itu sebenarnya punya kemampuan yang cukup, namun masih harus ditunjang beberapa kriteria lainnya, termasuk juga pembiayaan, yang dalam situasi kondisi tertentu relatif tidak sedikit. Sedangkan pers dalam melakukan pekerjaan atau tugasnya sepenuhnya harus membiayai dirinya sendiri, tidak didanai oleh negara/pemerintah.

Untuk menunjang tingkat keberhasilannya, pers investigasi dituntut untuk berbekal beberapa kriteria: tingkat intelektual yang cukup, cermat, kritis, ulet, bermental baja, kreatif, berani, keingintahuan yang besar, mempunyai tingkat kepedulian tinggi untuk melayani hak informasi publik, dan terutama berpegang teguh pada etika profesinya. Itu pun masih harus ditunjang kebijakan redaksional di mana sang wartawan berkiprah.

Insan pers yang melakukan tugas investigasi mempunyai tanggung jawab dan tingkat risiko yang tinggi layaknya intelijen negara yang sedang melakukan tugas klandestin/penyusupan (tetapi tentunya minus haknya). Bahkan, tingkat keamanan rekan-rekan pers sangatlah rentan dan nyaris terabaikan, karena pers sama sekali tidak bisa dan memang tidak didesain secara hukum maupun moral untuk melakukan tindakan yang sifatnya represif. Dalam melakukan tugas investigasinya, insan pers sama sekali tidak dibekali dengan perangkat self-defence (pengamanan diri).

Beberapa waktu yang lalu, seorang rekan wartawan koran mingguan, Zamsuri Ilyas, melakukan klarifikasi untuk menguak fakta yang diindikasikan sebagai kesalahan prosedur hukum yang dilakukan oleh salah seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Surabaya. Namun, ujung-ujungnya malah mendapat telepon dari dua orang “tokoh” dari etnis tertentu yang cukup dikenal dan “ditakuti”, yang pada intinya “meminta” (baca: melarang!) agar si wartawan tidak melanjutkan investigasinya dalam kasus itu.

Ironis memang, seorang perwira penegak hukum menggunakan pola-pola premanisme yang menjadi musuh hukum, namun inilah fakta. Hal demikian apa perlu ditutup-tutupi demi “nama baik” korps?

Dan masih banyak lagi risiko yang mungkin dan bahkan telah dialami oleh rekan pers yang lain; menerima tindakan represif dari berbagai pihak yang merasa “terbentur” oleh pemberitaan pers. Nyawa pun terkadang menjadi taruhan, seperti yang beberapa waktu lalu menimpa wartawan Radar Bali, dibunuh dengan motif dendam, karena saudara kita itu sebelumnya menguak perbuatan korupsi seorang Bupati. Tersangka pembunuhnya adalah saudara sang Bupati.

PREMANISME KERAH PUTIH / KRIMINALISASI

Tak cukup hanya itu, dalam menjalankan tugasnya, terutama pers yang melakukan tugas investigasi, masih juga dibayang-bayangi “taring” ancaman sanksi pidana akibat pemberitaan, dikarenakan UU Pers sendiri sampai saat ini masih “berkelahi” dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam melindungi wartawan dan perusahaan pers.

Belum lagi pihak-pihak yang menggunakan pola “premanisme kerah putih”, istilah saya bagi orang yang melampiaskan rasa sakit hatinya atas pemberitaan pers dengan menghalalkan segala cara apa pun, termasuk fitnah dan kriminalisasi dengan cara membeli “tangan-tangan” hukum.

Seperti kejadian yang menimpa seorang rekan pers di Surabaya; karena menjalankan peranan pers investigasi, telah dikriminalisasi oleh pengurus-pengurus teras sebuah yayasan yang “pemiliknya” atau Ketua Dewan Pembinanya adalah Imam Utomo, Gubernur Jawa Timur saat itu (2007-2008). Wartawan itu dilaporkan ke polisi dengan laporan/keterangan yang “seratus persen palsu” dan mutlak hanya merupakan karangan para pelapor yang memendam rasa dendam.

Ironisnya, kriminalisasi itu didukung serta diperkuat oleh “penguasa”, dalam hal ini oknum penyidik Polwiltabes Surabaya (sekarang Polrestabes Surabaya) dan jaksa Kejaksaan Negeri Surabaya. Bukti koran asli berisi tiga tulisan wartawan itu beserta 10 gambar hasil pemotretan sang wartawan yang diberikan kepada penyidik untuk bukti, ternyata tidak ada satu pun yang disertakan dalam berkas resume ke jaksa, serta berbagai “kekonyolan” hukum lainnya yang dilakukan oleh penyidik maupun jaksa.

Alhasil, atas penahanan jaksa yang dilanjutkan oleh penahanan hakim, 89 hari wartawan itu menginap di “hotel prodeo” Rutan Medaeng tanpa melakukan perbuatan kriminal sama sekali.

Para saksi pelapor bahkan berani memberikan keterangan palsu di bawah sumpah (sumpah palsu) di persidangan. Beruntung masih ada hakim yang punya mata hati dan keberanian. Setelah persidangan selama 15 kali, pada tanggal 28 Maret 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Armindo Pardede, S.H., M.A.P., J.J. Oktavianus, S.H., M.H., dan Abdul Bari A. Rahim, S.H., memutus bebas murni (vrijspraak).

Atas putusan itu jaksa menyatakan kasasi, namun kenyataannya memori kasasi baru dikirimkan ke Mahkamah Agung setelah lebih kurang dua tahun sejak putusan. Itu pun setelah wartawan itu mempertanyakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung.

PENANGANAN LAPORAN SUMPAH PALSU “LEMOT”

Perbuatan pidana sumpah palsu itu (Pasal 242 ayat (2) KUHP) pada tahun 2009 lalu telah dilaporkan ke Polda Jatim dengan terlapornya adalah para pengurus teras yayasan itu, namun penyelidikan/penyidikannya dihentikan sementara oleh penyidik Polda Jatim dengan alasan menunggu hasil kasasi.

Bulan Mei 2011 lalu, putusan kasasi baru diterima rekan wartawan itu dari Pengadilan Negeri Surabaya dan langsung diserahkan kepada Kapolda Jatim Irjen Pol. Untung Suharsono Rajab serta dilanjutkan dengan diberitahukan secara tertulis kepada penggantinya, Irjen Pol. Hadiatmoko (kasasi jaksa ditolak, putusan kasasi menguatkan putusan Pengadilan Negeri). Namun, sejauh itu nasib laporan perkara sumpah palsu itu tak kunjung memperoleh kejelasan ataupun perkembangan.

September 2011, Ombudsman RI melalui Kepala Perwakilan Jawa Timur mengirim surat dinas yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Hadiatmoko yang pada intinya mempertanyakan kelanjutan nasib laporan wartawan itu. Barulah setelah itu, pada tanggal 4 Oktober 2011 lalu, Polda Jatim melaksanakan gelar perkara. Hasilnya, perkara laporan sumpah palsu itu dinyatakan dilanjutkan.

PENEGASAN HUKUM BAHWA UU PERS LEX SPECIALIS

UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang ditandatangani oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie tanggal 23 September 1999 dan sampai hari ini dijadikan “payung hukum” bagi insan pers Indonesia dalam menjalankan tugas dan profesinya, pada kenyataannya masih belum sepenuhnya diakui sebagai lex specialis (peraturan khusus). Akibatnya, sengketa antara pihak pers versus perorangan atau kelompok tertentu sering kali langsung diterapkan dengan aturan hukum pidana umum (KUHP), dan pada akhirnya dalam menyelesaikan setiap sengketa pers, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) pun sering tumpang tindih; tak pelak pers menjadi “pelengkap penderita” lagi.

Seyogianya dalam menyelesaikan setiap sengketa terkait pemberitaan pers, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) meminta pertimbangan Dewan Pers dan atau organisasi pers si wartawan penulis berita; apakah pemberitaan pers yang dipersengketakan itu memenuhi delik pers ataukah tidak. Kalau memang dinyatakan memenuhi delik pers, maka UU Pers-lah yang selayaknya dijadikan pedoman. Sebenarnya hal demikian ini telah tersirat di dalam UU Pers itu.

Menyedihkan! Negara kurang bersungguh-sungguh membekali alat perlindungan hukum yang memadai terhadap insan pers dalam melakukan tugas atau pekerjaannya. Negara dalam hal ini tentunya Presiden kita, Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahkamah Agung, parlemen, dan semua pejabat negara yang berkompeten serta mempunyai kewenangan untuk membuat perangkat hukum.

Memang Mahkamah Agung telah beberapa kali mementahkan gugatan terhadap media pers dikarenakan si penggugat tidak menggunakan UU Pers dalam gugatannya; kasus Harian Garuda di Medan versus seorang pengusaha, kasus Bambang Harymurti versus Tommy Winata, dan kasus Majalah Tempo lawan Texmaco. Namun, patut disayangkan, belum ada satu pun keputusan MA yang secara tegas menyebutkan bahwa UU Pers sebagai sebuah peraturan khusus (lex specialis) yang mengesampingkan undang-undang umum (legi generali).

Beberapa waktu terakhir ini perdebatan tentang sifat kekhususan undang-undang pers ini juga semakin berkurang. Tetapi bukan berarti undang-undang pers tidak perlu diperkuat. Harus ada penegasan hukum dari pihak-pihak berwenang.

PERS PILAR KEEMPAT DEMOKRASI

Sebelum terbitnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 itu, masih berdengung di telinga kita bahwa pers adalah “pilar keempat” demokrasi bangsa dan negara ini. Pantaskah? Menilik tanggung jawab, fungsi, dan peranan pers yang begitu besar seperti diamanatkan di UU No. 40 (Pasal 3 dan Pasal 6) serta risiko-risiko yang ditanggungnya, tidaklah terlalu berlebihan sebutan itu disandangkan pada insan pers (walaupun pada kenyataannya, kalangan pers sendiri tidak silau dengan atribut-atribut sebutan gemerlap).

Saat membuat pemberitaan, tentunya pers pun harus berlaku cermat, berimbang, tidak memihak, serta berpegang teguh pada etika profesinya. Tiap pemberitaan pers yang “berbau” kontrol sosial harus selalu dilakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak terkait dan atau yang berkaitan ataupun berkompeten.

Tetapi, seperti telah menjadi kebiasaan, pihak objek pemberitaan yang merasa “tersudutkan” sering kali “berkelit” saat diklarifikasi (“wis dadi sego-jangan”, begitu kata orang Jawa); tidak mau menemui, telepon tidak diangkat/sengaja dimatikan, dan banyak “tingkah” lainnya. Bahkan, ada yang lebih ekstrem lagi, setelah tahu bahwa “boroknya” akan dijadikan pemberitaan; bukannya mengklarifikasi, malahan melakukan teror dengan berbagai macam cara.

Dalam situasi kondisi demikian, relevan bahwa Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diamanatkan di dalam UU Pers menjadi hak bagi pihak yang (merasa) menjadi objek pemberitaan, sedangkan bagi pelaku pers, hal itu merupakan tanggung jawab dan kewajiban serta harus benar-benar dilaksanakan.

Sebenarnya sudah sangat banyak polemik tentang UU Pers; ‘lex specialis’ atau bukan, perlu atau tidaknya UU Pers dijadikan ‘lex specialis’; Dewan Pers, organisasi-organisasi pers, wartawan, dan bahkan praktisi hukum yang memperjuangkan UU Pers sebagai lex specialis. Tetapi harus diingat, pelaku perslah yang tahu betul arti pahit getirnya “medan perang” dunia investigasi pers.

Paparan di atas hanya sekelumit contoh, betapa sebenarnya pers hanya ingin ‘berbuat’ lebih banyak demi Republik ini beserta seluruh masyarakatnya yang majemuk.

Berkaca dari hal-hal yang saya tulis di atas, seyogianya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Negara kita untuk (sekurang-kurangnya) mengondisikan kepada Mahkamah Agung agar mengeluarkan fatwa bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat lex specialis; bahwa apabila kasusnya berkenaan/berkait dengan pemberitaan pers, maka UU Pers merupakan peraturan yang harus diutamakan.

Artinya, sebelum menjerat jurnalis dan perusahaan pers dengan peraturan lainnya, terlebih-lebih KUHP, harus digunakan dulu UU Pers. Dan dalam menyelesaikan setiap sengketa pers, pertimbangan Dewan Pers dan atau organisasi pers si penulis berita harus dilibatkan.

Seharusnya dipahami bahwa pers adalah ‘profesi’ yang membutuhkan aturan hukum yang sifatnya khusus. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada kenyataannya belum cukup untuk disebut sebagai undang-undang yang bersifat ‘lex specialis derogate legi generali’ yang dalam bahasa kita artinya ‘ketentuan khusus yang dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU yang bersifat umum’.

1000 KEPALA 1000 TAFSIR

Terutama di tangan penegak hukum dan praktisi hukum; jangan sampai terjadi, dari 1000 kepala menghasilkan 1000 tafsir.

Sebenarnya selama pers dapat membuktikan bahwa pemberitaan pers-nya memenuhi unsur ‘melakukan fungsi kontrol sosial’ dengan benar dan atau unsur ‘untuk kepentingan umum’, maka tidak dapat dijerat dengan ketentuan KUHP. Bukankah dalam Pasal 3 dan Pasal 6 diamanatkan secara “melebar”, tanpa batasan yang jelas? Maka seharusnya ada kepastian hukum yang tegas dan lugas, agar tak terjadi 1000 kepala-1000 tafsir itu.

Presiden, sebagai Kepala Negara, sudah saatnya terpanggil untuk mempertegas ‘kespesialan’ undang-undang pers ini. Demikian pula Mahkamah Agung, parlemen, dan semua pihak yang berkewenangan.

Toh pers bukan liar, masih ada lapisan-lapisan filter setelah wartawan yang bertugas di lapangan. Ada redaktur, redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, pemilik dan pengurus perusahaan persnya sendiri. Belum lagi organisasi pers dan Dewan Pers yang memang diamanatkan di dalam UU.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *