PALABUHANRATU – Pelita Jagat News. Dugaan praktik pinjaman uang yang berkaitan dengan pembagian paket proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai menjadi sorotan. Informasi tersebut mencuat setelah beredar pernyataan melalui akun TikTok Edi Rizal 41 pada 18 November 2026.
Informasi yang dihimpun awak media Seputar Jagat News menyebutkan adanya dugaan praktik pinjaman uang oleh sejumlah oknum pejabat dinas kepada pihak yang disebut sebagai pemberi pinjaman atau rentenir proyek. Pinjaman tersebut diduga berkaitan dengan pemberian paket pekerjaan, baik proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa.
Saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon seluler, Edi Rizal membenarkan informasi yang disampaikannya melalui akun TikTok tersebut.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pinjaman yang dilakukan sejumlah oknum di lingkungan dinas diduga merupakan uang muka atau inden proyek dengan nominal sekitar 10 hingga 15 persen dari nilai paket pekerjaan.
Menurutnya, terdapat pula pinjaman yang nilainya mencapai Rp200 juta hingga Rp500 juta. Ia juga menyebut kondisi tersebut diduga membuat sejumlah pegawai dinas kebingungan karena harus ikut menghadapi persoalan utang yang melibatkan pejabat di lingkungan mereka.
Edi Rizal juga menyoroti pergerakan proyek pemerintah di Kabupaten Sukabumi yang menurutnya berlangsung secara masif. Ia menduga sejumlah paket pekerjaan terkonsentrasi pada pihak tertentu sehingga berpotensi menimbulkan monopoli dan rekayasa dalam proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Dalam keterangannya, ia turut menyebut sebuah perusahaan berinisial PT DI yang disebut mendapatkan proyek bernilai besar di sejumlah dinas Kabupaten Sukabumi. Namun, dugaan keterkaitan perusahaan tersebut dengan praktik yang disampaikan masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut.
Ia menilai kondisi tersebut dapat menyulitkan perusahaan kecil lainnya untuk bersaing mendapatkan pekerjaan apabila harus menyediakan uang muka atau inden proyek.
Hal senada disampaikan seorang pengusaha berinisial R (57) kepada awak media pada 18 November 2026.
Ia mengaku pernah diminta oleh seorang kepala dinas berinisial A untuk membantu menutupi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp350 juta. Sebagai bentuk pembayaran, menurut pengakuannya, ia dijanjikan paket pekerjaan pengadaan di dinas tersebut.
Namun, R menyebut dari jumlah uang yang diserahkan, baru Rp100 juta yang dikembalikan melalui paket pengadaan. Sementara itu, sisa sebesar Rp250 juta hingga kini diklaim belum dibayarkan.
Ia juga mengaku kesulitan menagih sisa uang tersebut karena pihak yang bersangkutan disebut kerap menghindar. R menambahkan bahwa dirinya tidak memiliki kuitansi sebagai bukti tanda terima uang.
“Saya pernah diminta oleh seorang Kadis berinisial A untuk menutupi temuan BPK sebesar Rp350 juta. Nanti dijanjikan sebagai pembayarannya adalah pengadaan proyek di dinasnya. Setelah uang tersebut diserahkan, baru terbayar Rp100 juta dengan paket pengadaan, sedangkan sisanya sebesar Rp250 juta hingga saat ini belum dibayar. Kalau ditagih, menghindar seolah-olah tidak punya utang karena tidak ada kuitansi tanda terima,” ujarnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum Paguyuban Maung Sagara, Sambodo Ngesti Waspodo, turut angkat bicara.
Menurut Sambodo, seluruh proses pengadaan proyek pemerintah harus mengikuti dan mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa. Ia juga menilai praktik monopoli dalam pengadaan tidak boleh terjadi.
“Seharusnya seluruh pengadaan proyek pemerintah di mana pun harus mengikuti dan mematuhi aturan pengadaan barang dan jasa serta tidak boleh ada monopoli. Memang tidak dapat dipungkiri, perusahaan besar terkadang memiliki banyak anak perusahaan atau tergabung dalam satu grup. Sehingga, saat mengikuti lelang, perusahaan-perusahaan tersebut diduga berasal dari grup yang sama dan dapat mengakibatkan pengusaha dengan kemampuan ekonomi lebih kecil kesulitan bersaing,” kata Sambodo.
Lebih lanjut, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan praktik inden proyek tersebut apabila memang ditemukan indikasi pelanggaran.
“Jika memang hal ini terjadi, kami selaku lembaga kontrol sosial meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dan memeriksa dugaan adanya inden proyek ini agar dapat mengungkap kebenaran dari permasalahan tersebut,” pungkasnya.
Dugaan praktik pinjaman yang dikaitkan dengan pemberian paket pekerjaan ini masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut, termasuk dinas terkait, perusahaan yang namanya disinggung, serta instansi yang berwenang dalam pengadaan barang dan jasa, diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
(HSN)
