BOGOR – Pelita Jagat News. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik tajam terhadap tingginya biaya operasional Bank Jabar Banten (BJB) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada 16 April 2025. Dalam forum itu, Dedi secara terbuka meminta jajaran direksi BJB untuk melakukan efisiensi besar-besaran, terutama pada pos anggaran komunikasi dan kesekretariatan yang mencapai ratusan miliar rupiah.
“Saya minta Bank Jabar segera mengefisienkan,” tegas Dedi kepada peserta rapat.
Sorotan utama Gubernur Dedi tertuju pada biaya komunikasi yang menelan anggaran sebesar Rp261 miliar. Ia mempertanyakan alokasi tersebut secara langsung.
“Anggaran komunikasi Rp261 miliar, komunikasi apa? Apa yang perlu dikomunikasikan?” tanyanya tajam.
Dalam nada bercanda namun menyentil, Dedi mengklaim bahwa popularitas BJB justru naik karena konten TikTok miliknya.
“Bank Jabar populer oleh TikTok Dedi Mulyadi, saya enggak dibayar,” ucapnya disambut tawa peserta rapat.
Ia juga mengungkap bahwa dirinya tengah aktif mempromosikan program BJB Peduli melalui media sosial pribadinya.
“Bank Jabar Peduli, itu saya lagi promosi sebenarnya. Akhirnya seluruh opini, mau tidak mau mempengaruhi harga saham naik Rp200,” jelasnya, sebelum kembali melontarkan sindiran, “Pertanyaannya, kadieukeun sia Rp221 miliar.”
Gubernur Dedi kemudian membacakan sejumlah rincian biaya operasional BJB yang dianggapnya terlalu tinggi. Selain komunikasi, biaya kesekretariatan disebut mencapai Rp107 miliar. Total keseluruhan biaya operasional BJB mencapai angka Rp706 miliar.
“Biaya kesekretariatan Rp107 miliar, nanti efisienkan. Berikutnya, biaya kesekretariatan direksi, humas, CSR, biaya rutin, divisi corporate. Totalnya adalah Rp706 miliar,” beber Dedi.
Ia pun mengusulkan agar anggaran tersebut ditekan drastis hingga hanya tersisa Rp150 miliar, sementara sisanya dimasukkan sebagai dividen.
“Boleh dong yang Rp706 miliar, jangan segitu deh, Rp150 aja. Sisanya masukin dividen, selesai,” katanya, yang langsung disambut tepuk tangan peserta rapat.
Menurut Dedi, efisiensi belanja operasional BJB bisa berdampak langsung terhadap peningkatan dividen daerah, yang selanjutnya berkontribusi dalam pembangunan.
“Dividen berdampak pada anggaran pembangunan. Nanti dividen naik sekian, dapet CSR sekian, bisa bangun rumah rakyat miskin sekian. Bisa bangun jalan, bisa bangun sekolah,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan kebijakan efisiensi di pemerintah provinsi yang saat ini ia pimpin. Sebanyak 70 persen anggaran perjalanan dinas telah dipangkas, termasuk anggaran pribadi gubernur.
“Gubernur itu 80 persen belanjanya dihilangin. Saya hidup dengan 20 persen anggaran,” ujar Dedi.
Sebagai bagian dari efisiensi, ia meminta agar penyelenggaraan rapat tak lagi dilakukan di hotel mewah, melainkan cukup di kantor.
“Sampai saya minta, enggak usah di hotel-hotel, kantor aja. Udah bisa kan? Murah,” tutupnya. (Red)
