Sukabumi — Pelita Jagat News. Pemerintah terus mendorong percepatan industrialisasi nasional sebagai strategi memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan nilai tambah industri, dan memperluas kesempatan kerja. Namun, keberhasilan agenda tersebut tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan sektor industri, melainkan juga oleh kualitas sumber daya manusia, perlindungan hak-hak pekerja, dan peningkatan kesejahteraan buruh.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., melalui video sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di Sukabumi, Minggu (18/10/2026).
Dalam sambutannya, Listyo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk memastikan kebijakan industrialisasi nasional mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pekerja dan keluarganya.
Menurut pemerintah, pengembangan industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan hubungan industrial yang harmonis, serta perlindungan terhadap keberlangsungan pekerjaan.
Industrialisasi Harus Berdampak pada Penciptaan Lapangan Kerja
Percepatan industrialisasi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional. Melalui penguatan regulasi dan percepatan hilirisasi, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperluas kapasitas produksi industri nasional.
Listyo menyampaikan bahwa pengembangan industri baru berpotensi membuka peluang kerja dalam skala besar apabila didukung kebijakan yang tepat dan ekosistem usaha yang kondusif.
“Dengan penguatan regulasi, percepatan hilirisasi, dan pengembangan industrialisasi nasional, kita berharap ribuan bahkan ratusan ribu industri baru dapat tumbuh dan berkembang, sehingga membuka peluang terciptanya lapangan pekerjaan secara luas,” ujar Listyo.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan industri, tetapi juga pada perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Meski demikian, realisasi target tersebut membutuhkan langkah konkret, mulai dari kepastian regulasi, kemudahan investasi, penguatan rantai pasok industri, hingga ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar.
Dengan demikian, pertumbuhan jumlah industri perlu diikuti penciptaan pekerjaan yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan kepastian kesejahteraan bagi pekerja.
Perlindungan Buruh Menjadi Tantangan Industrialisasi
Di tengah dorongan percepatan industrialisasi, perlindungan tenaga kerja tetap menjadi aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan ekonomi.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan usaha, mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK), serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Upaya tersebut menjadi krusial karena pertumbuhan industri tidak secara otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan buruh. Kualitas pekerjaan, kepastian hubungan kerja, standar pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta akses terhadap peningkatan keterampilan turut menentukan sejauh mana manfaat industrialisasi dapat dirasakan pekerja.
Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan pemenuhan hak tenaga kerja.
Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja memiliki peran strategis dalam membangun hubungan industrial yang sehat. Dialog sosial dan penyelesaian perselisihan secara konstruktif diperlukan untuk mencegah konflik ketenagakerjaan sekaligus menjaga produktivitas industri.
Dalam konteks tersebut, serikat pekerja tidak hanya berperan memperjuangkan hak-hak buruh, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mendorong terciptanya iklim kerja yang adil, aman, dan produktif.
Peningkatan Kompetensi Pekerja Jadi Kunci Daya Saing
Selain perlindungan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan industrialisasi nasional.
Perubahan teknologi, perkembangan sistem produksi, dan persaingan pasar global menuntut tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang semakin relevan dengan kebutuhan industri.
Peningkatan keterampilan dan kapasitas pekerja perlu menjadi bagian integral dari kebijakan pengembangan industri, termasuk pada sektor tekstil, sandang, dan kulit yang memiliki keterkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja.
Ketersediaan tenaga kerja terampil akan membantu industri meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk, dan memperkuat daya saing di pasar domestik maupun internasional.
Di sisi lain, pekerja juga perlu memperoleh akses terhadap pelatihan, peningkatan kompetensi, dan kesempatan pengembangan karier agar tidak tertinggal oleh perubahan kebutuhan industri.
Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta organisasi pekerja diperlukan untuk memastikan pengembangan sumber daya manusia berjalan searah dengan kebutuhan pembangunan industri nasional.
KSP Kawal Kebijakan agar Manfaat Pembangunan Dirasakan Masyarakat
Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto melalui pengawalan kebijakan pemerintah agar pelaksanaan program prioritas nasional memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam agenda industrialisasi, pengawalan kebijakan tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri berjalan seiring dengan perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja.
Keberhasilan kebijakan industrialisasi tidak cukup diukur dari bertambahnya investasi atau kapasitas produksi. Dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, kualitas pekerjaan, perlindungan hak buruh, dan pemerataan kesejahteraan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
Karena itu, koordinasi antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta serikat pekerja diperlukan agar berbagai kebijakan pembangunan dapat dilaksanakan secara konsisten dan saling mendukung.
Pengawasan terhadap implementasi kebijakan juga menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Perkuat Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045
Menutup sambutannya, Listyo mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“Mari kita satukan tekad, perkuat sinergi, dan terus berkarya untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Pesan tersebut menekankan bahwa pencapaian visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan pekerja sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi.
Industrialisasi yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar ekspansi usaha. Kebijakan yang konsisten, tenaga kerja yang kompeten, hubungan industrial yang harmonis, dan perlindungan hak pekerja harus menjadi bagian dari satu kesatuan strategi pembangunan.
Dengan demikian, agenda industrialisasi yang didorong Presiden Prabowo Subianto diharapkan tidak hanya memperkuat struktur ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan produktivitas, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut terwujud dalam kebijakan yang terukur dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh pekerja Indonesia. Sebab, keberhasilan industrialisasi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar industri tumbuh, tetapi juga oleh seberapa jauh pertumbuhan tersebut meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(Sukma)
